Menunggu nasib Boediono pasca diperiksa KPK di kantor Wapres

Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada Sabtu (23/11/2013).

Namun KPK tetap bungkam dan menjanjikan akan membuka hasil pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini pada hari ini Senin (25/11/2013).

“KPK akan menjelaskannya segera,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam pesan singkat kepada Republika, Ahad (24/11/2013).

Pandangan masyarakat terpecah menjadi dua melihat persoalan pemeriksaaan Boediono oleh KPK. Mereka yang pesismis dengan kerja KPK dalam mengungkap lebih jauh aktor utama skandal  Bank Century, terlihat kasat mata pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan di Istana Wakil Presiden, tidak dilakukan di gedung KPK. Tidak ada kesetaraan hukum produk manusia ini.

“Ini saja sudah suatu pengistimewaan,” ujar Doni mahasiswa PTS di Jakarta.

Sama halnya dengan KPK mengistimewakan pemeriksaan bekas menteri Keuangan Sri Mulyani yang diperiksa KPK di Amerika Serikat, karena menjabat Direktur Bank Dunia. Sampai hari ini Sri Mulyani yang juga ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) melenggang.

Sementara optimisme datang dari anggota tim pengawas kasus Bank Century Bambang Soesatyo, yang  melihat status tersangka Budi Mulya dalam kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) merupakan kebijakan kolektif kolegial. Di dalamnya, juga melibatkan Wapres Boediono. Apalagi, Budi dalam kapasitasnya bukanlah pengambil keputusan tunggal dalam pemberian FPJP.

Semua keputusan strategis BI selalu dirumuskan oleh dewan gubernur BI. ”Saya tetap berpandangan bahwa semua anggota dewan gubernur BI saat itu harus bertanggungjawab,” ujar Bambang.

Sementara mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra juga menilai nasib Boediono dalam kaitan kasus Bank Century tergantung Budi Mulya. Menurut dia, lanjutan penyidikan terhadap mantan Deputi Gubernur BI itu yang akan menentukan.
Dia menambahkan, kalau nantinya akan didapat petunjuk keterlibatan Boediono pasca proses pemeriksaan Budi Mulya sebagai tersangka, saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya. ”KPK sudah tidak bisa mundur, Budi Mulya sudah pasti akan jadi terdakwa,” ujar Yusril kemarin.

Dia melanjutkan, setidaknya kalau Budi Mulya pada akhirnya terbukti bersalah dalam mengeluarkan kebijakan baillout Bank Century, maka petunjuk keterlibatan Boediono menjadi kian terang. Sebagai mantan gubernur BI, maka yang bersangkutan akan sulit mengelak dari tanggungjawab. Setidaknya, jelas Yusril, gubernur BI bisa didakwa melakukan kejahatan bersama-sama dalam suatu delik penyertaan sebagaimana tersebut di junto Pasal 55 KUHP.

Meski demikian, lanjut dia, jalan ke arah tersebut masih akan panjang. Misalnya, walaupun seandainya Budi Mulya terbukti bersalah oleh PN Tipikor Jakarta, namun yang bersangkutan masih bisa mengajukan banding. ”Habis banding masih ada kasasi, perkara Budi Mulya mingkin baru akan tuntas 2 tahun lagi sejak sekarang,” ucap Yusril.

Yusril mengatakan, pada saat itu Boediono tidak lagi menjabat sebagai Wapres. Hal itu mengingat, seperti halnya presiden, jabatan wapres juga akan berakhir 20 Oktober 2014 nanti. ”Semua itu tidak masalah, ini hanya masalah waktu. Kapanpun, hukum harus tetap ditegakkan,” tandasnya. (azm/dbs/arrahmah.com)

Boediono Dianggap Berbohong, Surat Ini Buktinya

Surat penyataan Robert Tantular terkait kasus bank Century

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dianggap sudah membuat pernyataan bohong ketika memberi keterangan pers yang disampaikan setelah diperiksa KPK soal dugaan keterlibatannya dalam proses bailout Bank Century.

Seperti diungkap inisiator Pansus Century DPR, Muhammad Misbakhun, Boediono yang kini menjabat sebagai wapres, membuat pernyataan mengejutkan bahwa apa yang dilakukan terhadap Bank Century bukanlah kebijakan “bailout“, melainkan sebuah langkah “pengambilalihan”.

Dijelaskan oleh Boediono, kalau bailout, pemegang saham lama akan dilibatkan, tetapi dalam “pengambilalihan”, pemegang saham tidak dilibatkan sama sekali dalam proses selanjutnya. Dan tindakan ini disebut oleh Wapres Boediono sebagai tindakan dan perbuatan yang mulia.

Misbakhun lalu menunjukkan dirinya pernah memperoleh dokumen surat pernyataan yang ditandatangani pemilik Bank Century saat itu, Robert Tantular, pada 21 November 2008.

“Dalam dokumen tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Robert Tantular selaku direktur Utama PT Century Mega Investindo,” kata Misbakhun di Jakarta Senin (25/11).

Perlu diketahui bahwa PT Century Mega Investindo adalah pemegang saham PT Bank Century Tbk.

Isi dokumen itu adalah PT Century Mega Investindo bersedia untuk ikut serta dalam penanganan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas Bank Century Tbk dalam rangka melaksanakan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

Dalam surat itu disebutkan pihak Robert Tantular bersedia menyetor tambahan modal sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari perkiraan biaya penanganan yang ditetapkan oleh LPS dalam jangka waktu 35 hari kalender sejak surat tanggal surat pernyataan ditandatangani tanggal 21 November 2008.

“Fakta dan dokumen yang ada jelas menunjukkan bahwa pemegang saham lama dilibatkan dalam proses yang dikatakan sebagai ‘penyelamatan’ melalui bailout tersebut, tapi kenapa kemudian diubah menjadi ‘pengambilalihan’? Apa motif wapres menyatakan hal tersebut? Menyelamatkan diri sendiri atau ada pihak yang ingin dilindungi oleh wapres dengan keterangan di luar fakta tersebut?” tanya Misbakhun. (Beritasatu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s