Uang adalah Utang

Deputi Gubernur Bank Indonesia, S. Budi Rochadi

Deputi Gubernur Bank Indonesia, S. Budi Rochadi

Uang itu kan utang, kita percaya kan kita punya barang kemudian ditukar dengan uang selembar kertas kita percaya ada yang jamin itu. Sekarang diganti NKRI kan jadinya tidak jelas,”

Pernyataan tersebut diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, S. Budi Rochadi seperti dikutip detikfinance (5/4/2011). Pernyataan Budi ini merupakan komentar atas rencana pemerintah untuk mengganti tulisan ‘Bank Indonesia’ dengan ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’  serta pencatuman ‘Menteri Keuangan’ dalam lembar uang Rupiah yang tercantum dalam RUU Tentang Mata Uang yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Budi melanjutkan, dibanyak negara-negara yang mengeluarkan uang itu bank sentral. Kenapa? menurutnya karena bank sentral diakui sebagai otoritas yang mengeluarkan uang bukan pemerintah. Di BI itu, sambungnya uang itu tercatat di neraca BI sebagai utang. “Kalau ini siapa yang tanggung jawab neraca mana?,” kata Budi.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” ini sendiri pada akhirnya disahkan DPR-RI bersama pemerintah pada 28 Juni 2011. Sedangkan rencana penerbitan uang “NKRI” sebagai pelaksanaannya akan dilakukan bertepatan dengan HUT RI ke-69 tahun depan.

Lemahnya nilai mata uang Rupiah dan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan rupiah dalam transaksi ekonomi di negeri ini diantara alasan pemerintah mengeluarkan mata uang baru, yang diharapkan dapat menambah dan memperluas penggunaan rupiah dalam transaksi ekonomi di negeri ini, dengan demikian, diasumsikan inflasi yang sering terjadi seiring fluktuasi nilai rupiah akan bisa lebih dikendalikan. Meski tidak mengganti peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki kewenangan mencetak, mendistribusikan dan memusnahkan uang, tetapi penyertaan Menteri Keuangan dalam lembar uang baru ini mengindikasikan upaya perluasan keterlibatan aktor politik dalam penerbitan dan distribusi uang baru nantinya, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 7 Th. 2011, yang dalam hal ini diwakili menteri keuangan.

Uang Adalah Utang!

Terlepas dari tarik-menarik pengaruh antara aktor-aktor perbankan dan politik dalam regulasi dan distribusi keuangan di negeri ini, satu hal yang tidak berubah dengan adanya UU no. 7 tahun 2011 dan penerbitan uang baru ini adalah fakta bahwa dalam sistem yang berlaku saat ini uang adalah utang, bahwa uang yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia tercatat sebagai utang dalam neraca-nya, sebagaimana diungkapkan Budi Rochadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia saat itu.

“Hutang? Saya punya uang dan tidak punya hutang!” Kita boleh berpikir seperti itu, tetapi uang yang kita gunakan tentu bukan buatan kita sendiri, tetapi uang yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Pertanyaannya sekarang, darimanakah Bank Indonesia mendapatkan uang tersebut? Jawabannya tentu saja mereka mencetaknya sendiri, tetapi pencetakan atau pembuatan uang ini, sebagaimana disebutkan sepintas diatas, melalui perhitungan neraca pembayaran yang disusun oleh Bank Indonesia, yang pada intinya merupakan catatan keluar-masuk “uang” yang meliputi seluruh transaksi ekonomi dan keuangan di Indonesia. Mengutip Bosworth dan Collins (1999), Departemen Keuangan dalam “Laporan Studi: Pengaruh Transaksi Asing Terhadap Neraca Pembayaran Indonesia” (2008), menyebutkan,

“Dalam banyak negara berkembang FDI memegang peranan yang penting atau memiliki porsi terbesar dalam aliran masuk ke dalam suatu negara, secara umum rata-rata mencapai 50%.  Porsi terbesar kedua dalam Capital inflow pada Negara-negara berkembang adalah pinjaman (loan). Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa porsi hutang terbesar sebenarnya adalah dari Parent Bank kepada anak-anak perusahaan Bank tersebut di dalam suatu Negara.”

FDI (Foreign Direct Investment) pun pada dasarnya hutang juga, tetapi hutang bank negara lain kepada para pengusaha di negeri bersangkutan yang menanamkan modalnya di Indonesia, sedangkan pinjaman (loan) yang disebutkan dalam laporan tersebut merupakan pinjaman langsung terhadap pemerintah, perusahaan, dan terutama perbankan di Indonesia yang sebetulnya masih merupakan anak perusahaan dari bank yang memberi pinjaman itu sendiri, yang kemudian meminjamkannya kembali baik kepada pemerintah, perusahaan swasta, atau kepada individu dan masyarakat umum, yang pada gilirannya, akan dibayar kembali kepada bank-bank tersebut plus bunga!

Dari perhitungan aliran utang inilah Bank Indonesia mencetak dan mengedarkan rupiah yang diantaranya numpang lewat juga di tangan kita, sebelum kemudian berpindah tangan lagi.

J.H. Maarseveen, Sultan Hamid II and Hatta signing the Round Table Agreement, 2 November 1949. Wikipedia

Sejak berdirinya negara ini, Indonesia telah “dikaruniai” utang luar negeri, lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949, wakil Amerika Serikat, Merle Cohran, sebagai moderator, memihak Belanda dan menuntut dua hal dari Indonesia. Cohran memaksa Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dollar Amerika. Sekitar 70 persen dari jumlah itu adalah hutang pemerintah kolonial, yang 42 persennya merupakan biaya operasi militer dalam menghadapi revolusi pemuda Indonesia.

Siswono Yudohusodo menyatakan bahwa hutang luar negeri RI di akhir pemerintahan Soekarno berjumlah US $. 2.5 milyar di akhir pemerintahan Soeharto US$. 54 milyar di akhir pemerintahan Habbibie US $. 74 milyar dan menjadi US $. 76 milyar di akhir pemerintahan Megawati. Hutang ini belum terhitung hutang swasta yang juga menjadi tanggungan pemerintah. Pada akhir tahun 2004 hutang luar negeri Indonesia keseluruhan adalah US $. 136 milyar. Hutang swasta berarti 136-74 = US $.62 Milyar. Pada tahun 2014 nanti, utang Indonesia diperkirakan akan mencapai angka Rp 2.400 Triliun. Wajar jika dengan angka sebesar ini, Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan jika “sampai tujuh turunan pun Indonesia tidak akan bisa melunasi hutangnya.” Sebuah proses yang, dalam pandangan John Pilger, pada dasarnya merupakan sebuah perampokan,

“Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organization (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang kurang dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”

Hutang Itu JahatPilger, juga menyatakan, “Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan.”

Baiklah, sementara ini kita telah menyaksikan realitas bahwa uang adalah utang, dan uang yang beredar dan digunakan di negeri kita saat ini pada dasarnya merupakan utang dari negara-negara pemberi pinjaman dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Lalu, dari mana mereka bisa menciptakan uang begitu banyak untuk dipinjamkan ke berbebagai negara termasuk Indonesia?

Uang Diciptakan Dari Utang

The Money Supply in a Nutshell. Credit: Stop Money Worries

Selain uang pada dasarnya adalah utang, uang itu pun diciptakan dari utang juga. Uang tercipta saat bank memberikan utang. Ketika kita membayar utang yang kita terima dari bank, maka kita membayar dengan bunganya, nilai sebetulnya tidak ada pada saat kita menerima utang tersebut, jumlah yang tidak pernah diberikan oleh bank dan tidak juga pernah kita terima. Dengan tambahan bunga yang kita berikan, maka bank memiliki lebih banyak uang daripada yang dimiliki sebelumnya, dan dia pun berhak untuk mencetak dan mengedarkan lebih banyak uang lagi.

Praktek ribawi inilah yang telah memberikan kekuatan begitu besar kepada bank-bank dan negara-negara pemberi utang, sehingga mereka bisa mendiktekan kepentingannya kepada negara-negara dan masyarakat penghutang. Menurut Departemen Keuangan AS, sebagai salah satu bukti mengalirnya utang kepada rentenirnya dan sebagainya, ‘untuk setiap dolar AS yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral [Bank Dunia, IMF, atau lembaga keuangan lain], perusahaan-perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut’.

Praktek ribawi ini bukanlah barang baru, tetapi sebuah praktek yang telah berproses selama berabad-abad.

Berawal dari para tukang emas (goldsmiths). Sebagai para bankir awal di abad ke-16, semula mereka menyediakan layanan penyimpanan, mendapatkan keuntungan dari biaya penyimpanan emas dan koin yang dititipkan kepada mereka. Para nasabah akan menerima “tanda terima deposito” untuk digunakan pada saat pengambilan kembali simpanan mereka, misalnya saja pada saat mereka membutuhkan emas atau koin tersebut untuk membeli sesuatu, dan membawanya kepada si penjual, yang pada gilirannya, akan kembali menyimpan emas tersebut, seringkali di bankir yang sama.

Karena kemudahan dalam membawanya, tidak lama kemudian nota tanda terima tadi menggantikan posisi emas dalam transaksi di pasar, meski pada awalnya nilai dan jumlah nota tanda terima tadi masih disesuaikan dengan jumlah emas yang tersimpan di bank.

Seiring dengan semakin biasanya orang menggunakan nota tanda terima dalam transaksi mereka, emas yang tersimpan di bank sendiri semakin jarang digunakan, dan dengan demikian para bankir mulai meminjamkan emas tersebut kepada masyarakat lain yang sebetulnya tidak memiliki emas, tentu saja bukan berupa emas itu sendiri, tetapi berupa nota peminjaman yang mewakili nilai atau jumlah emas yang diutangkan. Dengan demikian mulailah beredar dua atau bahkan lebih nota untuk nilai emas yang ada di bank yang sebetulnya tidak bertambah, meskipun demikian, para goldsmiths tetap mendapatkan lebih banyak dari sekedar biaya penyimpanan, karena kali ini mereka mendapatkan juga pembayaran dari para penghutang berupa emas atau koin senilai pinjaman yang mereka terima, beserta bunganya.

Ahmad Thomson (1998) mencatat, pada saat yang sama jumlah kegiatan bisnis bank-bank terus meningkat, dan pada saat inilah cikal-bakal proses produsen-konsumen dimulai dan menjadi mapan. Ini artinya sistem perbankan menciptakan lebih banyak dan lebih banyak lagi uang, bukan dengan cara mencetak uang, tetapi dengan mengenakan bunga. Piutang-piutang perbankan – khususnya hutang-hutang nasional raksasa – selama dalam keadaan bunga majemuk, tumbuh membesar dalam pembukuan, yaitu “di atas kertas”, tetapi uang yang diciptakan dengan cara begini tidak punya hubungan langsung dengan uang yang sudah ada dalam peredaran, yaitu uang yang didukung dengan perbandingan 13 kertas dan 1 emas atau perak itu. Sebenarnya, uang dari bunga itu diciptakan dari “nihil” dan uang yang “dari nihil” ini pun tidak digamblangkan menjadi uang kertas, tetapi hanya diberi kenyataan pahit dalam bentuk catatan di pembukuan, atau sebagaimana biasanya hari ini, dalam bentuk catatan di komputer.

Gambarannya kurang-lebih seperti diilustrasikan dalam diagram berikut ini. Setelah tahap demi tahap ekspansi, “uang” akan berkembang menjadi simpanan baru dalam sistem perbankan sampai 10 kali lipat dari simpanan awal.

M1

Simpanan baru yang diciptakan dengan pinjaman pada setiap tahap ditambahkan pada simpanan-simpanan yang diciptakan pada tahap sebelumnya dan simpanan semula. Dengan demikian aset serta liabilitas (“uang”) bank terus bertambah dalam setiap tahapan tersebut. (Diagram: Modern Money Mechanics)

Perkembangan termutakhir dalam siasat sistem perbankan internasional, menjamin bahwa tidak akan ada terlalu banyak orang yang perlu uang pada saat yang sama, yang sebenarnya tidak ada dalam bentuk uang kertas, sekaligus membiarkan uang berada dalam catatan komputer saja. Pada dasarnya apa yang sedang diusahakan oleh mereka adalah membuat uang tidak diperlukan sama sekali. Ini semua telah terlaksana bukan hanya dengan menganjurkan transaksi giral melalui cek dan sebagainya, tetapi juga dengan meningkatkan penggunaan transaksi-transaksi kartu plastik.

Cara kerja transaksi kartu plastik adalah bilamana kita menunjukkan kartu plastik kita, yang memuat data pribadi kita, bersama-sama dengan jaminan dari bank bahwa mereka akan memenuhi keperluan dana kita yang terjadi akibat pemakaian kartu itu, kemudian rincian transaksi tersebut dibuat dan dikirim ke bank kita, kemudian atas dasar laporan itu bank akan mendebet rekening kita dan akan mengkredit rekening pihak yang, misalnya, kita belanja darinya.

0105-biz-VISA2web

Credit: The New York Times

Dalam transaksi seperti ini tidak ada uang yang berpindah tangan. Apa yang terjadi hanyalah sejumlah angka-angka dipindahkan dari satu kolom isian ke kolom isian lainnya dalam sistem jaringan data perbankan. Dengan semakin marak dan umumnya transaksi seperti ini, uang kertas semakin tak ada artinya. Jika saja cara transaksi seperti ini dijalankan sampai semaksimal mungkin, pada akhirnya sama sekali tidak akan ada permintaan uang kertas, karena hampir seluruh transaksi akan dilaksanakan via kartu plastik, dan akibat moneternya tercatat dalam komputer bank – penambahan di sini, pengurangan di sana – dan tentunya, untuk banknya, secuil dari sini dan secuil dari sana, bukan hanya dari bunga yang dikenakan atas apa pun yang kita “pinjam” dalam rangka menutupi transaksi kita, tapi juga ditambah dengan rabat yang dikenakan atas nilai transaksi apa pun yang didapat sang penjual.

Sebuah era sistem pembayaran tanpa uang tunai (cashless society) yang ditandai dengan peningkatan penggunaan uang elektronik (e-money) dalam masyarakat, yang menurut BI telah tampak kecenderungannya pada masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini.

Thomson melanjutkan, jika saja kecenderungan dalam sistem perbankan ini dibiarkan terus berlanjut secara alami, maka pada abad ke-21 nanti kartu-kartu kredit juga akan menjadi kartu tanda pengenal diri setiap orang. Dan data-data pribadi setiap orang akan tercatat dalam komputer, pendapatan dan pembelanjaan setiap orang dapat dijadikan bahan analisa dan prakiraan, daya-kredit setiap orang dapat diawasi, bahkan pergerakan mereka pun dapat diketahui via rekaman dan catatan penggunaan kartu-kartu plastiknya pada waktu dan tempat kartu tersebut digunakan – dan sudah tentu semua orang akan dianjurkan untuk membelanjakan lebih dari yang dimilikinya, dalam rangka senantiasa berada dalam hutang, persis seperti pemerintahan mana pun yang mereka dukung dan “pilih” itu – yang, apa pun status neraca pembayarannya, akan selalu mempunyai hutang nasional yang bertambah besar, selama sistem ini langgeng.

cashless-societyDan seiring dengan semakin saling-berkaitnya semua sumber-sumber data komputer yang berbeda-beda – sumber data perbankan, data kepemilikan TV, data pertanahan dan perumahan, data kepemilikan kendaraan bermotor, data listrik, gas dan air minum, data telepon, data rumah sakit dan kedokteran, data pensiun dan hari tua, data calon wakit rakyat, pendataan di kepolisian dan data badan pertahanan keamanan, dan semua ini baru secuil – maka mungkin saja lakon yang digambarkan dalam buku karya George Orwell yang berjudul Nineteen Eighty-Four (1984) tak akan terlalu jauh dari kenyataan, dibanding dengan keadaan pada saat buku itu baru terbit pada tahun 1949 – bahkan bila dibandingkan dengan keadaan di tahun 1984, di mana pada saat itu tata dunia baru belum diproklamirkan secara luas.

Demikianlah, bagaimana uang pada dasarnya merupakan utang yang diciptakan dari utang, dan semakin hari semakin melilit kehidupan kita. Uang (utang) yang tidak hanya diciptakan untuk keuntungan segelintir bankir, tetapi juga digunakan untuk semakin menguasai dan mengendalikan kehidupan kita.

Sumber dan bacaan lebih lanjut:
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang [pdf]
Departemen Keuangan, “Laporan Studi: Pengaruh Transaksi Asing terhadap Neraca Pembayaran Indonesia”, 2008. [pdf]
Ketergantungan Indonesia Terhadap Hutang Luar Negeri, http://zahidiyahela.wordpress.com/2012/11/28/ketergantungan-indonesia-terhadap-hutang-luar-negeri/
Kwik Kian Gie, “Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967” – Artikel 1, 2001.
Sejarah Utang Negara Peng-utang, http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/30/sejarah-utang-negara-peng-utang/
Mekanika Penciptaan Uang, http://forum.detik.com/semua-uang-adalah-hutang-t80766.html
Sumber Kekayaan: Utang Negara, http://sejarahuangkertas.wordpress.com/2012/09/10/sumber-kekayaan-utang-negara/
Federal Reserve Bank of Chicago, Modern Money Mechanics – A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion. [pdf]
Bank of England, A brief history of banknotes.
Ahmad Thomson, Sistem Dajjal, 1998, hal. 117, 118, 119. [pdf]
Artikel dan berita dari berbagai sumber lainnya, klik link untuk keterangan lebih lanjut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s