Trans-Pacific Partnership (TPP), ancaman baru hak publik dan kebebasan Internet

Negara-negara yang terlibat dalam pengajuan Trans-Pasicific Partnership. Credit: U.S. Congressional Research Service

WikiLeaks baru-baru ini mempublikasikan bocoran draft dari perjanjian internasional yang saat ini sedang dinegosiasikan.

Trans-Pacific Partnership (TPP) melibatkan 12 negara blok perdagangan regional yang mencakup 40% gross domestic product (GDP) dunia dan sekitar 1/3 seluruh perdagangan dunia. AS memimpin negosiasi tersebut dan berharap mereka bisa menyelesaikannya tahun ini. 

WikiLeaks mempublikasikan sebuah draft, bertanggal 30 Agustus, yang merupakan intellectual property rights chapter (bab hak kepemilikan intelektual) dari pakta yang diajukan dan telah diperdebatkan dalam putaran negosiasi ke-19.

Pakar hukum hak intelektual (HAKI) Matthew Rimmer mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa draft yang bocor tersebut menguntungkan tujuan perdagangan AS dan kepentingan korporasi multinasional “dengan sedikit fokus atas hak dan kepentingan konsumen, apalagi kepentingan masyarakat luas.”

Dr. Rimmer melanjutkan:

“Masyarakat dapat menyaksikan bahwa TPP merupakan daftar harapan Natal bagi korporasi-korporasi besar, dan bagian hakcipta teks tersebut mendukung pandangan tersebut. Hollywood, industri musik, perusahaan IT besar seperti Microsoft dan sektor farmasi akan sangat senang dengan regulasi ini.”

Pembela kebebasan internet menganggap TTP sebagai ancaman terbesar atas Internet global selama bertahun-tahun.

The Electronic Frontier Foundation menggambarkan TTP sebagai “ancaman perjanjian perdagangan multinasional rahasia yang memperluas hukum-hukum hak atas kepemilikan intelektual (HAKI) di seluruh dunia dan mengubah aturan-aturan internasional pada pelaksanaannya.”

Daniel Drezner of Foreign Policy menunjukkan ada beberapa ketidakakuratan dalam rilis pers Wikileaks tersebut, tetapi juga menyebutkan bahwa organisasi tersebut “sebenarnya menyatakan hal yang wajar mengenai front kepemilikan intelektual.”

Kartun yang ditampilkan Wikileaks bersama draft yang dibocorkan. Credit: Wikileaks

WikiLeaks mengklaim bahwa bab HAKI yang diajukan akan “mereplikasi banyak ketentuan dan surveilans dari perjanjian SOPA dan ACTA yang telah disisihkan.”

Stop Online Piracy Act (SOPA) mengajukan hukum AS yang memungkinkan pemerintah membuat daftar “blacklist” website-website pelanggar hakcipta yang dapat diblok. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) adalah pakta gagal yang akan sangat meningkatkan kekuasaan badan-badan internasional dalam menegakkan hukum-hukum hakcipta.

Menurut Kepala Editor WikiLeaks Julian Assange, “Jika berhasil dilembagakan, rejim HAKI TPP akan menginjak-injak hak-hak individu dan kebebasan berekspresi, tanpa mengindahkan intellectual and creative commons (hak intelektual dan kreatif bersama).”

Sumber: Business Insider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s