Siapa Menyulut (Kembali) Konflik Sunnah-Syi’ah di Indonesia?

Pergesekan bahkan juga benturan antara kelompok Sunnah dan Syi’ah memiliki catatan yang panjang dalam Islam, merujuk sumber-sumber yang pada umumnya menjadi rujukan standar di perguruan tinggi, “Konflik Syiah dan Sunni merupakan konflik yang dilandasi motif kekuasaan, bukan motif agama. Persaingan tersebut diwakili oleh rezim keturunan (bani) Umayah dan keturunan (bani) Hasyim berebut kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah. Namun, dalam rangka melegitimasi dan meraih simpatik, kedua belah pihak menarik konflik politik ke dalam isu agama.” (Deddy Ismatullah, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Versi yang sama tampaknya digunakan oleh Syamsir Alam dalam tulisannya, “Syi’ah, Dendam Lama yang Dibangkitkan Kembali.” Saya tidak ingin mengatakan bahwa inilah yang sesungguhnya terjadi, tapi setidaknya versi ini berusaha merangkum catatan dari masing-masing pihak mengenai awal perselisihan mereka.

Namun dengan sejarah panjang konflik yang mungkin hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri, sebagaimana diakui Jalaluddin Rakhmat, Ketua Dewan Syuro IJABI, konflik terbuka antara Syi’ah dengan Ahlussunnah di Indonesia (sebagaimana kembali terjadi di Puger, Jawa Timur bulan lalu) baru muncul belakangan ini. Sementara sebelumnya, Syi’ah sebetulnya sudah diterima. Terkait hal ini, ada baiknya kembali merunut sejarah kedatangan Syi’ah ke Nusantara.

Kedatangan Syi’ah di Nusantara
Menurut Jalaludin Rakhmat,

Ada beberapa teori, salah satunya menyebut ada tiga gelombang masuknya Syiah ke Indonesia. Gelombang pertama melalui para penyebar Islam awal. (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Pak Said Aqil Siradj mengatakan menemukan beberapa kuburan yang mencerminkan kuburan Syiah. Selain itu tradisi ziarah dan tahlilan adalah tradisi Syiah yang awal-awal datang ke Indonesia.

Bahkan ada yang menduga sejak zaman Dinasti Abbasiyah, ada orang Syiah yang berangkat ke Indonesia untuk berdakwah. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Tapi kemudian pada zaman Syeikh Nuruddin Ar-Raniri (ulama Aceh terkenal yang merupakan penasehat Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Tsani), kekuasaan dipegang oleh ulama Ahli Sunnah (Sunni). Saat itu orang Syiah bersembunyi, tak menampakkan diri sampai muncul gelombang kedua masuknya Syiah ke Indonesia, yaitu setelah revolusi Islam di Iran.

(Sebagai catatan, Ahli Sunnah Waljamaah yang lebih sering disingkat dengan sebutan Sunni ialah pengikut Islam yang berpedoman pada Alquran dan hadits sahih. Sekitar 90 persen umat Islam di dunia merupakan kaum Sunni, sedangkan sisa 10 persennya merupakan penganut aliran Syiah. Syiah sendiri adalah pengikut Islam yang berpedoman kepada ajaran Nabi Muhammad dan Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib – sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, Fatimah az-Zahra – putri bungsu Nabi Muhammad dari istri pertamanya Khadijah, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali – cucu Nabi Muhammad dari Ali dan Fatimah).

Pada gelombang pertama masuknya Syiah ke Indonesia itu, Syiah kebanyakan dipelihara di kalangan habib (keturunan Nabi Muhammad), tapi khusus di keluarga tertentu, misalnya Al Mukhdor. Sementara keluarga-keluarga lainnya bergabung dengan Sunnah (Sunni).

Dalam kamus Al Munjid (kamus Arab yang dianggap paling lengkap dan komprehensif sehingga dijadikan kamus utama di berbagai universitas Islam dan pondok pesantren tradisional maupun modern di seluruh dunia) cetakan lama, disebutkan penduduk Hadramaut (negeri asal Nabi Hud dan Nabi Saleh yang terletak di sebuah lembah di Yaman) bermahzab Syafii, padahal sebetulnya mereka bermahzab Syiah. Sebagian dari mereka kemudian masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam dan menurunkannya kepada para habib. Oleh karena itu sangat mengherankan belakangan ini para habib juga ikut menyerang Syiah yang merupakan aliran nenek moyangnya.

Lalu datanglah gelombang kedua masuknya Syiah ke Indonesia, yaitu setelah revolusi Islam di Iran (revolusi yang mengubah Iran dari monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlevi, menjadi Republik Islam di bawah pimpinan Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini). Ketika itu orang Syiah mendadak punya negara, yaitu Iran. Dengan biaya negara Iran, Syiah lantas disebarkan ke seluruh dunia.

Di Indonesia muncullah orang-orang yang mula-mula tertarik bukan dengan paham Syiah-nya, melainkan dengan pemikiran Syiah, misalnya pemikiran revolusioner dari Ali Syariati (sosiolog Iran yang terkenal dan dihormati karena karya-karyanya di bidang sosiologi agama). Karya-karya Ali Syariati dibaca di kampus-kampus. Pada saat itu Indonesia berada di akhir Orde Baru, di mana banyak mahasiswa kembali ke masjid-masjid.

Oleh karena itu kelompok Syiah gelombang kedua di Indonesia umumnya merupakan intelektual universitas. Saya sama sekali tidak bermaksud menyebut diri saya intelektual, tapi saya dari universitas yang kemudian menjadi cikal bakal IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia). Jadi ini semua berasal dari universitas. Di beberapa daerah, cabang-cabang IJABI pun dipimpin oleh para guru besar di universitas-universitas daerah.

Sementara itu gelombang ketiga masuknya Syiah ke Indonesia berakar dari para habib yang belajar sebelum revolusi. Mereka kemudian kembali untuk mengajar di kalangan yang sangat terbatas. Setelah muncul, kelompok-kelompok intelektual mereka mulai berdakwah dengan pendekatan berbeda.

Jika kelompok Syiah gelombang kedua umumnya tertarik Syiah karena pemikiran revolusionernya, kelompok gelombang ketiga ini datang dengan membawa paham fiqihnya. Saat itu sudah muncul kelompok Syiah yang mempelajari fiqih Syiah-nya. Saat itu pula mulai terjadi benih-benih konflik. Saat kami berada pada tahap pemikiran, tak ada konflik dan semua sepakat. Tapi saat berpada pada tahap fiqih, mulai terjadi perbedaan paham.

(Jalaluddin Rakhmat, 13/11/2012)

Mengenai awal kedatangan dan konflik awal antara Syi’i dan Sunni di Aceh, RIMAnews mencatat, Profesor A. Hasjmy dalam buku “Syi’ah dan Ahlussunnah: Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara” menulis perebutan pengaruh antara Syiah dan Sunni (atau Ahlussunnah) sudah terjadi sejak Kerajaan Islam Peureulak (840-1292) di Nanggroe Aceh Darussalam. “Kerajaan Islam Peureulak pada mula berdirinya dipengaruhi dan dikuasai oleh orang-orang dari aliran politik Partai Syi’ah,” tulis A. Hasjmy dalam buku yang terbit 1983 itu.

Pertanyaannya, setelah berabad-abad berlalu, memang baru beberapa tahun ini perbedaan Sunni-Syi’i kembali dipersengketakan. Perbedaan antara fikih bahkan mungkin juga pemahaman yang termasuk dalam ranah aqidah antara Sunni dan Syi’i sudah berlangsung lama, jika memang ini yang menjadi pokok masalah, lalu kenapa baru kali ini dipermasalahkan lagi? Bahkan yang lebih mengerikan, sampai pada tudingan saling mengkafirkan.

Alurnya menjadi lebih jelas ketika kita melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas, bahwa pengkondisian konflik antara Sunnah dengan Syi’ah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, terutama dalam dua tahun terakhir, seiring juga dengan meruncingnya bentrokan-bentrokan antara kelompok Syi’ah dengan Sunni di Timur Tengah, utamanya di Irak dan Syiria. Lalu, jika konflik di Indonesia ini memang merupakan bagian dari plot yang lebih besar, siapa yang sebetulnya berkepentingan dan mengarahkan plot ini?

US Strategy in The Muslim World After 9/11

Dokumen RAND Corporation, sebuah organisasi think thank Amerika yang dibentuk oleh U.S. Army Air Corps (yang kemudian menjadi U.S. Army) pasca Perang Dunia ke-2, yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan tajuk “US Strategy in The Muslim World After 9/11“, tampaknya memberikan jawaban atas pertanyaan di atas.

Sebagaimana dikutip oleh Global Research dari ulasan Abdus Sattar Ghazali, studi RAND Corporation tersebut menyarankan agar Amerika Serikat memanfaatkan perbedaan antara Sunni-Syi’i dan Arab-non Arab untuk meningkatkan target-target AS di dunia Islam.

Laporan tadi misalnya saja menyebutkan, “Mayoritas dunia Muslim adalah Sunni, tetapi minoritas yang signifikan, sekitar 15 persen populasi Muslim dunia adalah Syi’i…. Harapan Syi’ah Irak akan kehadiran misalnya saja dalam pemerintahan negara mereka menjadi peluang bagi Amerika Serikat untuk menyelaraskan kebijakannya dengan aspirasi warga Syi’ah atas kebebasan beragama yang lebih besar , di Irak dan di tempat-tempat lainnya.”

Hasil dari apa yang oleh RAND disebut sebagai penyesuaian kebijakan AS dengan aspirasi warga Syi’ah tersebut tentu saja telah kita lihat. Eskalasi kekerasan sektarian atas minoritas Syi’ah yang oleh AS diperalat sebagai pemerintahan bonekanya di Irak telah mengubah sasaran serangan milisi-milisi perlawanan yang semula terfokus pada target-target militer AS dan sekutunya langsung, berganti dengan objek-objek milik kaum Syi’ah Irak yang dianggap mewakili pemerintahan boneka AS, terlebih setelah AS menarik sebagian besar pasukannya dari negara yang kini porak-poranda itu.

Di Syiria, demonstrasi mayoritas Muslim Sunni yang terinspirasi perlawanan massa atas tirani Arab yang diawali “revolusi” Tunisia tidak secepat dan semudah yang mereka bayangkan. Robert Maginnis, seorang analis keamanan nasional dan urusan luar negeri AS menyebutkan, Presiden Bashar Asad, pada awalnya merespon protes-protes tersebut dengan kemungkinan reformasi, tetapi kemudian membungkam tuntutan reformasi dengan kekejaman dan memancing sentimen anti Syiah di dunia Muslim, yang pada gilirannya mendorong milisi-milisi Sunni memasuki negara tersebut. Syiria kini menjadi ajang perang saudara yang disponsori oleh kekuatan-kekuatan yang memiliki kepentingan di sana. Di satu sisi, Asad yang mendapatkan dukungan persenjatan, keuangan dan politik dari Rusia dan Iran, dan di sisi lain pihak oposisi yang sangat beragam, mulai dari kelompok-kelompok yang mendapatkan dukungan dari negara tetangga seperti Turki, kelompok-kelompok yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, tidak ketinggalan pula kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Jihadi, dengan kepentingan dan targetnya masing-masing.

Kesulitan AS dalam memetakan sekutu potensialnya di Syiria untuk melancarkan tahap-tahap strategi berikutnya tampaknya bukan tanda jika target AS dalam mengadu-domba Muslim Sunni dan Syiah tidak atau belum tercapai sepenuhnya. Liputan media-media mainstream AS yang secara tiba-tiba peduli dengan keganasan yang menimpa kaum muslim (sunni) oleh rezim Bashar Asad menjadi investasi gagasan bagi pemerintah AS untuk mendapatkan dukungan rakyatnya dalam perlombaan merebut Syiria dari pengaruh Rusia dan Iran, juga kelompok-kelompok Jihadi Internasional terutama Al-Qaida.

Liputan-liputan yang sama yang kemudian sampai juga ke negeri-negeri berpenduduk Muslim seperti Indonesia yang telah memiliki akar persengketaan antara Sunni-Syi’ah sebelumnya tentu memiliki potensi untuk menyulut konflik horisontal, cukup diberikan pemicu seperti masalah keluarga atau yang lainnya, maka konflik tersebut dapat meluas menjadi konflik antara kelompok Sunni dan Syi’i yang lebih luas di masyarakat Muslim Indonesia. Di sini tampaknya media turut berperan dalam menyulut konflik.

Media dalam pusaran konflik

Trans7, stasiun tv yang merupakan grup CT Corp milik Chairul Tanjung, seorang konglomerat yang juga ketua tim ekonomi Presiden SBY, dalam acara Khazanah Kamis (31/10) kemarin menyoroti perayaan Hari Raya Idul Ghadir yang diselenggarakan IJABI di gedung SMESCO Jakarta. Yang menarik, sepanjang acara tersebut (seperti bisa dilihat dalam rekaman di Youtube), tidak satupun intelektual Syi’ah yang dimintai pendapatnya mengenai masalah-masalah yang dipersoalkan (perayaan Idul Ghadir, Imamah, nikah Mut’ah, dsb.) kecuali dari peserta-peserta yang memang awam, sedangkan dari kelompok Sunni dihadirkan Ust. Bachtiar Nasir yang merupakan Sekjen MIUMI (Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia).

Saya tidak ingin masuk pada perdebatan apakah Syi’ah sesat atau tidak. Tapi narasi acara tersebut yang mempertajam ketegangan antara Sunni dengan Syi’ah, dan mengangkat masalah ini dengan tidak berimbang mau tidak mau memang mencurigakan. Lebih dari itu, kesesuaiannya dengan agenda Amerika Serikat semakin menegaskan jika media memang turut berperan dalam memelihara bahkan mungkin juga menjadi pemicu konflik yang diarahkan untuk kepentingan (orang-orang yang mengendalikan pemerintah) Amerika Serikat. Kali ini Syi’ah yang menjadi sasaran, di banyak kesempatan Wahabi dan Sunni yang menjadi sasaran.  Pada Maret 2004, Rand Corporation misalnya merilis laporan lain berjudul “Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies” – yang mendorong apa yang mereka sebut dengan modernis Muslim untuk melawan fundamentalisme dan tradisionalisme, serta mendukung sufisme untuk memformulasikan sebuah ekonomi pasar versi Islam.

Pada akhirnya kita bisa melihat, jika konflik hari ini bukanlah konflik Sunni-Syi’i, bukan pula tentang keberpihakan Amerika Serikat kepada Sunni, Wahabi, atau Syi’i. Di satu tempat dan kesempatan mereka bisa jadi seolah-olah mendukung dan berpihak kepada satu kelompok, di tempat dan kesempatan lain dukungan dan keberpihakan itu bisa segera berbalik. Devide et impera.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s